Bahasa Edukasi Keuangan yang Berkelanjutan dalam Menjembatani SDGs, Kebijakan Pajak, dan Tanggung Jawab Sosial

Abstract

Gagasan utamanya adalah bahwa pendidikan keuangan berkelanjutan tidak cukup dimaknai sebagai transfer istilah teknis seperti ESG, green bond, taksonomi, risiko iklim, atau pelaporan keberlanjutan. Pendidikan tersebut perlu membangun bahasa bersama yang mampu menerjemahkan tujuan pembangunan, instrumen fiskal, dan tanggung jawab korporasi menjadi pengetahuan yang kritis, operasional, serta etis. Dengan pendekatan konseptual berbasis sintesis literatur, tulisan ini mengembangkan model Bahasa Penghubung Sustainable Development Goals (SDGs)-Pajak-Tanggung Jawab Sosial yang terdiri atas empat lapisan: kosakata normatif, logika materialitas, tata kelola akuntabilitas, dan pedagogi reflektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa bahasa keuangan berkelanjutan yang efektif harus memiliki tiga kualitas, yaitu presisi konsep, keterhubungan kebijakan, dan orientasi keadilan. Tanpa presisi, bahasa keberlanjutan mudah jatuh menjadi jargon; tanpa keterhubungan kebijakan, pembelajaran terpisah dari instrumen pajak dan regulasi; tanpa orientasi keadilan, tanggung jawab sosial berisiko menyempit menjadi pencitraan. Kajian ini menawarkan novelty berupa integrasi literasi keuangan berkelanjutan dengan literasi fiskal dan literasi tanggung jawab sosial. Implikasinya, kurikulum, pelatihan industri keuangan, dan komunikasi korporasi perlu memasukkan pajak sebagai dimensi tanggung jawab sosial serta memasukkan SDGs sebagai peta nilai dalam pengambilan keputusan keuangan.